Scroll untuk baca artikel
News

Terlibat Narkoba, 5 Anggota Polres OKU Selatan Dipecat Tidak Hormat

9
×

Terlibat Narkoba, 5 Anggota Polres OKU Selatan Dipecat Tidak Hormat

Sebarkan artikel ini

OKU Selatan – Sebanyak lima personel Kepolisian Resor (Polres) Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan, Sumatera Selatan, dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) akibat terbukti terlibat penyalahgunaan hingga peredaran gelap narkotika.

Sanksi tegas tersebut dijatuhkan melalui sidang kode etik profesi Polri sejak Kapolres OKU Selatan dijabat oleh AKBP I Made Redi H pada Juli 2025.

Dari lima anggota yang dipecat, tiga di antaranya telah resmi menjalani upacara PTDH pada 25 Mei 2026. Sementara itu, dua personel lainnya telah menerima putusan sidang etik pada 31 Juli 2026 dan kini tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) dari Kapolda Sumatera Selatan.

“Sejak awal menjabat, saya menegaskan bahwa tidak boleh ada ruang bagi penyalahgunaan maupun peredaran narkoba, termasuk di lingkungan internal kepolisian. Kita harus berani menegakkan aturan terhadap diri sendiri sebelum menuntut masyarakat untuk mematuhinya,” kata AKBP I Made Redi H dalam keterangan resminya, Sabtu (21/11/2026).

Berdasarkan data putusan sidang kode etik Polres OKU Selatan, kelima personel tersebut diproses sejak November 2025 dengan rincian pelanggaran dan putusan sebagai berikut:

Bripka YV terbukti melakukan penyalahgunaan dan terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Melalui putusan etik Nomor PUT/05/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026, ia dijatuhi sanksi PTDH dan kini menunggu SK Kapolda Sumsel. Di peradilan umum, Bripka YV juga telah divonis 9 tahun penjara dan denda Rp 2 miliar subsider 290 hari kurungan.

Briptu MRR terbukti menyalahgunakan narkotika dan dijatuhi sanksi PTDH melalui putusan Nomor PUT/06/VII/2026 tanggal 31 Juli 2026. Saat ini, proses administrasinya juga menunggu SK Kapolda Sumsel.

Bripka ICK terbukti menyalahgunakan narkotika dengan putusan etik Nomor PUT/03/II/2026 tertanggal 4 Februari 2026. Pemberhentiannya tertuang dalam KEP/240/V/2026 dan telah diupacarakan pada 25 Mei 2026.

Bripka EK dijatuhi sanksi PTDH atas penyalahgunaan narkotika melalui putusan Nomor PUT/02/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 (KEP/241/V/2026) dan telah menjalani upacara pemecatan pada 25 Mei 2026.

Bripka D terbukti menyalahgunakan narkotika dengan putusan Nomor PUT/04/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 (KEP/242/V/2026) dan telah resmi diberhentikan pada 25 Mei 2026.

Kapolres menegaskan, pemecatan terhadap lima anggotanya bukan dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan, melainkan bahan evaluasi untuk memperketat pengawasan dan pembinaan internal.

Ia juga meminta masyarakat tidak menggeneralisasi perbuatan oknum tersebut terhadap kinerja keseluruhan anggota Polres OKU Selatan yang dinilai masih bekerja secara profesional.

“Tidak ada perlakuan istimewa bagi siapa pun yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba. Baik masyarakat maupun anggota Polri, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama,” ujar Made.

Lebih lanjut, pihak kepolisian mengimbau masyarakat OKU Selatan untuk aktif melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lingkungan sekitar.

“Kepercayaan publik tidak dibangun dengan menutupi kekurangan, melainkan melalui keberanian melakukan evaluasi dan menegakkan aturan secara konsisten,” pungkasnya