OKU SELATAN, Menit.News – Hutang Pemkab OKU Selatan sebesar Rp 175 Milyar di masa jabatan Bupati Popo Ali dan Shoelihien Abuasir menyentak Publik.
Ada yang berasumsi, dimana hutang sebanyak itu disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) atau Bantuan Gubernur (Bangub) dari Pemerintah Provinsi Sumsel sebesar Rp 41.792.962.265, yang hingga kini belum masuk ke kas daerah.
Selain itu, ada juga kekurangan bayar Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Pusat senilai Rp 84.675.876.000. “Kedua sumber dana tersebut yang seharusnya sudah diterima Pemkab OKU Selatan dari tahun 2023, namun nyatanya belum juga dicairkan”, rilis berita wartaterkini.news. Senin (24/3/2025)
“Menyikapi adanya hutang Pemkab OKU Selatan sebanyak itu, Bupati terpilih Abusama, SH menyatakan, bahwa pihaknya mengaku telah mengetahui hal ini”, lansirnya
Meski mendapat warisan hutang, Abusama, SH bertekad akan menyelesaikan tanggungan hutang tersebut di masa kepemimpinannya bersama Wakilnya Haji Misnadi.
Lebih lanjut dijelaskan, Bupati OKU Selatan Abusama, SH, defisit anggaran ini merupakan tantangan besar baginya dalam memimpin kabupaten OKU Selatan. Terlebih, ia dan wakilnya H Misnadi baru saja dilantik ketiban warisan beban hutang yang begitu besar.
“Ini tantangan besar bagi saya sebagai Bupati baru. Saya dan H. Misnadi yang dilantik dalam kondisi keuangan daerah yang tidak ideal, tapi saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini,” ujar Abusama.
Lebih lanjut, Abusama menegaskan bahwa meskipun kondisi anggaran sedang sulit, ia tetap berkomitmen menjalankan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
“Salah satu langkah yang akan dilakukannya yakni menarik sumber bantuan dari Provinsi Sumatera Selatan dan Kementerian di tingkat pusat untuk mendukung pembangunan daerah”, ujar Kuyung Abu panggilan akrab Abusama SH
“Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan berusaha semaksimal mungkin mencari sumber dana lain, baik dari provinsi maupun kementerian, agar program visi-misi yang telah kami janjikan tetap bisa berjalan,” tegasnya.
Terpisah, ketua Gerakan Masyarakat Pemberantasan Korupsi (GMPK) OKU Selatan, Sutaryo berpendapat bahwa hal ini akibat sebelumnya anggaran belanja masih di dunia Maya, Sementara rencana belanja sudah di dunia Nyata. “Pada akhirnya tidak mungkin Sinkron. Yang ada gali lubang tutup lubang. Pinjam uang bayar hutang, ruwet”, ungkapnya di kolom komentar di media sosial Facebook.
