OKU SELATAN, Menit.News – Proyek Pembangunan Rumah dinas (Rumdis) Bupati OKU Selatan yang menguras uang rakyat mencapai Rp 13 Miliar hingga kini belum dapat difungsikan sebagaimana peruntukannya, bahkan terkesan mangkrak. Padahal pembangunannya telah selesai dan telah diserah terimakan pada tahun 2024 lalu. Sontak saja hal tersebut menjadi sorotan berbagai pihak, termasuk dari Ketua Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) OKU Selatan, Sutaryo.
Ario Semendawai panggilan akrab Sutaryo menyesalkan sikap pemerintah Kabupaten OKU Selatan yang diduga tidak melakukan perencanaan yang matang dalam membangun gedung tersebut sehingga terkesan mubazir dan menghambur-hamburkan uang rakyat. “Kami perihatin atas kasus ini, makanya bangunan megah proyek berlokasi di kelurahan Batu Belang, kecamatan Muara Dua itu perlu diusut tuntas,” ujarnya.
Diketahui Rumdin Bupati OKU Selatan periode 2025-2030 Abusama, SH itu di kerjakan oleh CV Bintang Daya Pratama dengan kontrak nomor 108/KTR/PPK/CK.1/PU-TR/APBD/OKUS/2024 tanggal 14 Oktober 2024, ditargetkan selesai dalam 75 hari kalender. Namun nyatanya hingga April 2025 progres fisik masih belum rampung. “Mangkrak fisik bangunan tersebut memunculkan pertanyaan publik soal kontraktor dan pungsi pengawasan dari pemerintah”, timpal Delyusar pegiat LSM Paku Banten Indonesia, Minggu (6/5).
Dalam penelusuran Menit News diketahui Pembangunan Rumah Dinas Bupati OKU Selatan tersebut dibangun diera Bupati OKU Selatan Popo Ali Martopo. B.Com.
Namun entah mengapa, proyek yang menelan hingga mencapai Rp 13 milyar tersebut terus berjalan dan seolah dipaksakan pembangunannya. Padahal sebelumnya, di era Bupati OKU Selatan H. Muhtadin Sera’i telah di bangun Rumdin Bupati OKU Selatan di komplek perkantoran Pemda OKU Selatan, walau saat itu dikritisi banyak pihak.
Kemudian paska terpilihnya Bupati OKU Selatan Abusama, SH Rumah Dinas yang di bangun tersebut mangkrak dan terkendala ditempati sang Bupati.
Terpisah, Ardiyan Gama, anggota DPR Daerah OKU Selatan dalam kolom komentar di akun Facebook menyebutkan “Rumah Dinas Rp 8 milyar, taman, pagar dan lain -lain Rp 5 milyar. Jadi total 13 milyar, hasilnya lihat sendiri”, lansirnya singkat.
