OKU Bisa Digruduk KPK. Kapan OKU Selatan?

OKU SELATAN, Menit.News -Jika Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) bisa digruduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait tender di Dinas PUPR plus Anggota DPRD setempat meminta Fee. Publik di kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan mengapresiasi Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Kini muncul pertanyaan masyarakat di bumi Serasan Seandanan, OKU Selatan. Kapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan?.

“Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) dimekarkan menjadi kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan dan OKU Timur, sudah banyak pengaduan – pengaduan para pegiat anti korupsi yang tergabung dalam lembaga swadaya masyarakat (LSM) kepada aparat penegak hukum maupun pegiat sejumlah media yang getol mensuarakan, namun hasilnya tidak berjuntrung. Meski ada kasus korupsi yang berhasil diungkap penegak hukum, tapi ini cuma kelas teri saja. Sedangkan yang kelas kakap tak tersentuh hukum. Hal ini boleh jadi karena kolusi yang cukup kuat antara para pemangku kebijakan dengan kepala daerahnya”, ungkap pemerhati kebijakan publik di kabupaten OKU Selatan yang minta dirahasiakan identitasnya, Selasa (18/3/2025).

“Soal jual beli proyek sudah bukan jadi rahasia umum lagi. Disamping kolusi yang kuat, kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan sangat kental nepotisme. Dan pula bukan rahasia umum lagi para pejabat masih banyak punya hubungan kekerabatan dengan penguasa, belum lagi kontraktor yang mengerjakan proyek- proyek strategis mayoritas punya akses ke atas”, tambah dia.

Di pemerintahan kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan yang baru ini, yang dipimpin oleh Abusama, SH dan H. Misnadi, hendaknya sistem korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) harus dikurangi. “Bila ini dipelihara tak tertutup kemungkinan akan berimbas pada pemerintahan yang di pimpinnya. Bila ini bisa di kerjakan, pasangan ini akan diingat oleh masyarakat luas sebagai kabupaten bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)”, pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *